20 November 2008
Salahsatu kebijakan rutin yang dibuat Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah dalam upaya mendukung pembangunan tingkat Kelurahan/desa adalah mengucurkan Dana Bantuan Keuangan bagi Kelurahan/Desa se- Provinsi Banten.
Menurut catatan redaksi, program ini telah bergulir sejak tahun 2005. Untuk Tahun Anggaran 2008, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar 75,2 Miliar Rupiah yang diperuntukkan bagi 1.504 Desa/Kelurahan se- Provinsi Banten.
Kamis malam (20/11), Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah secara resmi membuka kegiatan sosialisasi bantuan keuangan desa dan kelurahan tersebut di Hotel Jayakarta Anyer. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah se Provinsi Banten secara bertahap sampai dengan tanggal 26 Nopember mendatang. Untuk hari pertama dilakukan sosialisasi kepada Kabupaten Lebak.
Dana bantuan keuangan yang akan diberikan menurut Gubernur Banten adalah sebesar 50 juta untuk tiap desa/kelurahan. Dari dana 50 juta tersebut, 10 juta diperuntukkan untuk operasional desa/kelurahan dengan harapan tidak akan mengganggu program yang sudah ditentukan. Sedangkan 30 juta diperuntukkan untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur desa/kelurahan seperti jalan.
Sementara 10 juta lagi diperuntukkan untuk 4 kegiatan ; yaitu 2,5 juta untuk lembaga pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan dalam rangka memberikan dukungan kelembagaan dan dalam melaksanakan fungsinya ; 2,5 juta untuk dukungan stimulan usaha mikro ; 2,5 juta untuk organisasi kepemudaan tingkat desa/kelurahan seperti karang taruna dan ; 2,5 juta diperuntukkan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Melalui bantuan keuangan tersebut, Gubernur Banten berharap kepada para Kepala Desa dan Lurah sebagai kepala pemerintahan di tingkat bawah dapat memberikan kontribusi dalam penanganan kemiskinan di Provinsi Banten. Dana bantuan desa itu, kata Atut, sengaja diberikan untuk membantu memberdayakan pemerintah desa/kelurahan dan mempercepat pembangunan di desa /kelurahan di Banten. Beliau juga berharap kepada para Camat sebagai koordinator Kepala Desa dan Lurah untuk mengawasi kegiatan bantuan tersebut. "Penggunaan dana tersebut harus dikontrol dan diawasi secara ketat oleh pihak kecamatan. Kami berharap dana itu benar-benar digunakan sesuai peruntukannya," ujar Atut.
Dalam acara sosialisasi bantuan gubernur tersebut juga dihadirkan beberapa stakeholders yang terkait dengan program ini. Pada hari pertama sosialisasi, BPPMD Provinsi Banten selaku penyelenggara kegiatan menghadirkan unsur Karang Taruna, Bank Jabar, LPM dan PKK. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk menyampaikan program kerja organisasi masing-masing, sementara pihak bank Jabar memberikan keterangan tentang pola dan mekanisme pencairan dana.
Karang Taruna Provinsi Banten malam itu diwakili oleh Bendahara Umum nya, Andika Hazrumy. Andika memang tercatat sebagai anggota Tim Pengarah Bantuan Keuangan tersebut yang beranggotakan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, unsur camat dan unsur organisasi penerima bantuan.
Saat diberi kesempatan untuk menyampaikan materinya, Andika yang malam itu berbalut busana batik mengatakan bahwa Karang Taruna Provinsi Banten tengah berkonsentrasi melakukan inovasi kegiatan dari yang hanya bersifat rekreatif menjadi kegiatan yang lebih bersifat ekonomis produktif serta berorientasi pada Usaha Kesejahteraan Sosial;
Selain itu, lanjut Andika Karang Taruna juga akan terus melakukan pembinaan pembinaan dalam hal manajemen organisasi dan leadership (Kepemimpinan) melalui kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK). " Pembinaan ini menjadi penting, karena pada prinsipnya, inti keorganisasian adalah administrasi, inti administrasi adalah manajemen, dan inti manajemen adalah kepemimpinan atau leadership" ujar Andika.
Lebih lanjut Andika mengatakan bahwa untuk dapat memaksimalkan peran dan fungsi Karang Taruna, maka perlu terus dibangun sinergitas antara Pemerintah dengan Karang Taruna sebagai mitra Pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Sedangkan untuk program jangka panjang, Andika sedang merancang konsep pemberdayaan Karang Taruna dalam bidang kewirausahaan dan upaya menjalin kemitraan dengan kalangan dunia usaha dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial.
Menyangkut mekanisme pencairan bantuan yang kali ini rencananya akan diberikan secara terpisah dengan menggunakan sistem voucher, Andika memaparkan bahwa disamping untuk menjamin agar bantuan tersebut tepat sasaran, hal ini juga sekaligus untuk memudahkan Karang Taruna dalam melakukan salah satu programnya yaitu pemutakhiran data Karang Taruna dalam semua tingkatan secara periodik. Pada bagian akhir sambutannya, Tokoh Pemuda yang ramah dan familiar ini juga meminta dukungan dari seluruh Kepala Desa/Lurah untuk bersama-sama membina keberadaan Karang Taruna di wilayahnya masing-masing.
Salahsatu kebijakan rutin yang dibuat Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah dalam upaya mendukung pembangunan tingkat Kelurahan/desa adalah mengucurkan Dana Bantuan Keuangan bagi Kelurahan/Desa se- Provinsi Banten.
Menurut catatan redaksi, program ini telah bergulir sejak tahun 2005. Untuk Tahun Anggaran 2008, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar 75,2 Miliar Rupiah yang diperuntukkan bagi 1.504 Desa/Kelurahan se- Provinsi Banten.
Kamis malam (20/11), Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah secara resmi membuka kegiatan sosialisasi bantuan keuangan desa dan kelurahan tersebut di Hotel Jayakarta Anyer. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah se Provinsi Banten secara bertahap sampai dengan tanggal 26 Nopember mendatang. Untuk hari pertama dilakukan sosialisasi kepada Kabupaten Lebak.
Dana bantuan keuangan yang akan diberikan menurut Gubernur Banten adalah sebesar 50 juta untuk tiap desa/kelurahan. Dari dana 50 juta tersebut, 10 juta diperuntukkan untuk operasional desa/kelurahan dengan harapan tidak akan mengganggu program yang sudah ditentukan. Sedangkan 30 juta diperuntukkan untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur desa/kelurahan seperti jalan.
Sementara 10 juta lagi diperuntukkan untuk 4 kegiatan ; yaitu 2,5 juta untuk lembaga pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan dalam rangka memberikan dukungan kelembagaan dan dalam melaksanakan fungsinya ; 2,5 juta untuk dukungan stimulan usaha mikro ; 2,5 juta untuk organisasi kepemudaan tingkat desa/kelurahan seperti karang taruna dan ; 2,5 juta diperuntukkan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Melalui bantuan keuangan tersebut, Gubernur Banten berharap kepada para Kepala Desa dan Lurah sebagai kepala pemerintahan di tingkat bawah dapat memberikan kontribusi dalam penanganan kemiskinan di Provinsi Banten. Dana bantuan desa itu, kata Atut, sengaja diberikan untuk membantu memberdayakan pemerintah desa/kelurahan dan mempercepat pembangunan di desa /kelurahan di Banten. Beliau juga berharap kepada para Camat sebagai koordinator Kepala Desa dan Lurah untuk mengawasi kegiatan bantuan tersebut. "Penggunaan dana tersebut harus dikontrol dan diawasi secara ketat oleh pihak kecamatan. Kami berharap dana itu benar-benar digunakan sesuai peruntukannya," ujar Atut.
Dalam acara sosialisasi bantuan gubernur tersebut juga dihadirkan beberapa stakeholders yang terkait dengan program ini. Pada hari pertama sosialisasi, BPPMD Provinsi Banten selaku penyelenggara kegiatan menghadirkan unsur Karang Taruna, Bank Jabar, LPM dan PKK. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk menyampaikan program kerja organisasi masing-masing, sementara pihak bank Jabar memberikan keterangan tentang pola dan mekanisme pencairan dana.
Karang Taruna Provinsi Banten malam itu diwakili oleh Bendahara Umum nya, Andika Hazrumy. Andika memang tercatat sebagai anggota Tim Pengarah Bantuan Keuangan tersebut yang beranggotakan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, unsur camat dan unsur organisasi penerima bantuan.
Saat diberi kesempatan untuk menyampaikan materinya, Andika yang malam itu berbalut busana batik mengatakan bahwa Karang Taruna Provinsi Banten tengah berkonsentrasi melakukan inovasi kegiatan dari yang hanya bersifat rekreatif menjadi kegiatan yang lebih bersifat ekonomis produktif serta berorientasi pada Usaha Kesejahteraan Sosial;
Selain itu, lanjut Andika Karang Taruna juga akan terus melakukan pembinaan pembinaan dalam hal manajemen organisasi dan leadership (Kepemimpinan) melalui kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK). " Pembinaan ini menjadi penting, karena pada prinsipnya, inti keorganisasian adalah administrasi, inti administrasi adalah manajemen, dan inti manajemen adalah kepemimpinan atau leadership" ujar Andika.
Lebih lanjut Andika mengatakan bahwa untuk dapat memaksimalkan peran dan fungsi Karang Taruna, maka perlu terus dibangun sinergitas antara Pemerintah dengan Karang Taruna sebagai mitra Pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Sedangkan untuk program jangka panjang, Andika sedang merancang konsep pemberdayaan Karang Taruna dalam bidang kewirausahaan dan upaya menjalin kemitraan dengan kalangan dunia usaha dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial.
Menyangkut mekanisme pencairan bantuan yang kali ini rencananya akan diberikan secara terpisah dengan menggunakan sistem voucher, Andika memaparkan bahwa disamping untuk menjamin agar bantuan tersebut tepat sasaran, hal ini juga sekaligus untuk memudahkan Karang Taruna dalam melakukan salah satu programnya yaitu pemutakhiran data Karang Taruna dalam semua tingkatan secara periodik. Pada bagian akhir sambutannya, Tokoh Pemuda yang ramah dan familiar ini juga meminta dukungan dari seluruh Kepala Desa/Lurah untuk bersama-sama membina keberadaan Karang Taruna di wilayahnya masing-masing.
